Monday, 22 Oct 2018

Pendaftaran Calon Legislatif Mempengaruhi Situasi Politik Indonesia

Pendaftaran Calon Legislatif Mempengaruhi Situasi Politik Indonesia

Politik Indonesia – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum telah sepakat untuk melarang mantan narapidana korupsi mengambil bagian dalam pemilihan legislatif 2019 nanti. Peraturan KPU No. 20 tentang calon anggota dewan legislatif dan daerah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana, pada 3 Juli kemarin. “Ya, peraturan sudah berlaku,” ucap Widodo, pada hari Rabu. Peraturan tersebut menetapkan bahwa partai- partai politik tidak diizinkan untuk mencalonkan mereka yang telah dihukum karena kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba atau korupsi. Partai-partai politik juga diharuskan menandatangani pakta integritas untuk memastikan mereka mematuhi peraturan tersebut.

Jika mereka melanggar, mereka menghadapi sanksi administratif dalam bentuk larangan pendaftaran calon. Keputusan oleh kementerian untuk menandatangani peraturan itu terjadi hanya beberapa jam sebelum periode pendaftaran untuk calon legislatif resmi dimulai. Sebelumnya kementerian menolak untuk menandatangani peraturan, dengan alasan itu melanggar UU Pemilu 2017 dan dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif selama mereka membeberkan catatan mereka kepada publik. Peraturan itu tidak dipenuhi dengan tangan terbuka oleh semua lembaga, karena Dewan Perwakilan Rakyat sangat menentang larangan itu.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan beliau Arsul Sani, mengatakan bahwa ketentuan baru hanya akan menambahkan lebih banyak masalah, karena mereka yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan dapat berakhir dengan menuntut Komisi Pemilihan Umum dan partai politik. Anggota parlemen Golkar Zainudin Amali, yang juga memimpin Komisi II DPR mengawasi urusan rumah, setuju dengan Arsul, dengan alasan bahwa harus ada peraturan yang mengikat tentang larangan tersebut, karena Undang-Undang Pemilihan 2017 jelas mengizinkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. KPU hanya perlu meminta partai politik untuk tidak menerima mantan narapidana. Itu saja, ucap Amali. Berita politik dalam negeri lengkap di matamatapolitik.

KPU membuka pendaftaran calon untuk pemilihan legislatif 2019 pada hari Rabu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum saudari Evi Novida Ginting Evi menyatakan alat informasi yang pemilih sangat bisa untuk mencari informasi mengenai pemilu legislatif dan kandidatnya sudah siap untuk beroperasi. Semuanya sudah siap, ucap Evi. Pemilihan umum presiden dan calon legislatif 2019 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pengajuan daftar kandidat akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 17 Juli, sementara verifikasi akan diadakan mulai tanggal 5 hingga 18 Juli. Hasil verifikasi akan diumumkan pada 19-21 Juli. Informasi berita Politik Indonesia yang actual bisa anda akses di matamatapolitik.

shares